Loading...

Disdik Karawang Dan Bakorwil Ii Tidak Harmonis

KLARI, RAKA - Penghapusan dana Peningkatan Managemen Mutu Sekolah (PMMS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang diduga akhir tidak harmonisnya antara Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut memperlihatkan pengaruh jelek untuk perkembangan forum pendidikan tingkat Sekolah Menengan Atas sederajat yang ada di Karawang.
Kepala SMAN 2 Klari Unang Suryawan,M.Pd mengatakan, bahwa sehabis pemidanahan pengelolaan ke provinsi pemerintah kawasan khusunya Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang sendiri mulai terasa hilang kepedulian terhadap sekolah sekolah Sekolah Menengan Atas yang ada di karawang. Menurutnya dengan dicabutnya dana PMMS di tahun 2017 menjadi bukti kasatmata bahwa pemerintah kawasan melalui dinas pendidikan sudah tidak perduli terhadap sekolah SMA. "Kabar yang saya dengar kekerabatan antara Dinas Pendidikan Karawang dan Koordinator Wilayah 2 Provinsi tidak akur, yaitu Ibu Otin hingga kini tidak pernah melaukan kunjungan ke Karawang, begitupun Dinas Pendidikan Karawang jadi cuek," ceritanya.
Menurutnya kabar ketidak harmonisan tersebut sudah tidak menjadi hal yang abnormal lagi dikalangan kepala sekolah SMA/SMK di Karawang. Dirinya juga tidak sanggup mempersalahkan kedua pihak tersebut justru kata dia, yang menjadi ancaman dari ketidak harmonisan kedunya, sekolah Sekolah Menengan Atas sederajat yang menjadi korban. Maka ia meminta baik dinas pendidikan Kabupaten Karawang yang di pimpin Dadan dan Bakorwil 2 Provinsi oleh Otin harusnya mengesampingkan permasalahan tersebut. "Ibu Otin tidak pernah ke Karawang dan berkunjung ke Dinas Pendidikan Karawang, dan dinas juga mungkin sehabis pengelolaan ke provinsi jadi cuek," tuturnya.
Sementara Ketua MKKS Sekolah Menengan Atas Kabupaten Karawang, Dwi Styono mengyampaikan, dengan dihapuskannya Dana Peningkatan Mangemen Mutu Sekolah (PMMS) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang menciptakan semua sekolah khusunya tingkat SMA/SMK harus berpikir keras. Sebab, jikalau dihitung dari dana pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang turun setiap tahunnya ke siswa sebesar Rp1.400.000 dari sentra dan uang sebesar Rp700.000 dari provinsi tersebut tidak akan cukup. Menurutnya hasil dari perhitungan statistik dinas pendidikan sendiri kebutuhan siswa menghabiskan anggaran sebesar Rp.4.800.000 pertahunya untuk kebutuhan sekolah. "Yang terang dana PMMS di tahun 2017 di hapus, mungkin alasannya ialah pengelolaan sudah ke provinsi," akunya.
Selain itu dirinya berharap bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) sanggup membantu kembali dunia pendidikan di kawasan sendiri. Jangan hingga kata dia, sehabis pengelolaan SMA/SMK beralih ke Provinsi, pemerintah kawasan Karawang cuek. "Semoga pemerintah kawasan sanggup tahu, kalau kabar sih katanya PMMS kan turun lagi di tahun 2018, agar aja bener," pungkasnya.(yna)
Sumber http://www.radar-karawang.com/

Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami melalui contact menu.

Previous
Next Post »