Loading...

Hadi Tjahjanto Panglima Tni: Dpr Terima Surat Pergantian Panglima Tni.

Fadli Zon.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Berkaitan dengn Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo akan  pensiun, Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat RI Fadli Zon menyampaikan bahwa dirinya telah mendapatkan surat dari Presiden wacana rencana pemberhentian dengan hormat Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo, serta pengajuan nama Marsekal Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

“Tadi pagi saya mendapatkan Mensesneg Pratikno yang memberikan surat dari Presiden wacana rencana pemberhentian dengan hormat Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo dan juga rencana untuk pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia yang baru,” ucap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Fadli menegaskan bahwa surat tersebut sudah diterimanya dan diserahkan pribadi kepada Plt. Sekjen dewan perwakilan rakyat RI Damayanti untuk diproses. “Kebetulan hari ini kita akan menyelenggarakan Rapim, dan kita harapkan juga ada Bamus alasannya ada beberapa agenda  DPR, termasuk mengenai Prolegnas dan beberapa aktivitas lainnya,” ujarnya.

Dalam surat itu disampaikan juga harapan untuk sanggup diproses dengan waktu yang tidak terlalu lama. Diharapkan sebelum reses sudah sanggup dilaksanakan, dan tentu akan dikoordinasikan dengan Pimpinan Komisi I dan juga fraksi-fraksi yang ada didalam Bamus untuk mengagendakannya.

“Hanya satu nama calon yang disampaikan. Alasan pergantian dikatakan untuk persiapan masa pensiun Jenderal Gatot Nurmantyo. Ketentuan nama bakal calon Panglima Tentara Nasional Indonesia merupakan Hak Prerogatif Presiden. Namun yang terperinci menurut ketentuan undang-undang, calon yang akan menggantikan itu harus pernah menjabat sebagai Kepala Staf, artinya sanggup Kepala Staf Angkatan Udara, kepala Staf Angkatan laut, atau Kepala Staf Angkatan Darat,” jelasnya.

Fadli menjelaskan, prosedur yang akan diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, ialah setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam Rapat Paripurna. Kemudian penugasannya akan diserahkan kepada Komisi terkait, dalam hal ini Komisi I.  “Selanjutnya Komisi I akan melaksanakan fit and propertest. Setelah selesai, kalau disetujui maka sanggup diambil keputusan dalam Rapat Paripurna. Kemudian diserahkan kembali kepada Presiden,” pungkasnya. Demikian Parlementaria menyiarkan (SUR).



Sumber http://www.berita-one.com/

Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami melalui contact menu.

Previous
Next Post »