Loading...

Saber Pungli Obrak-Abrik Wancimekar

Setelah Kutipan Rapor, Kini Pungli Akta Kelahiran 

KOTABARU, RAKA - Beberapa hari ini pengelola sekolah maupun pejabat Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, dibentuk babak belur oleh kehadiran Tim Saber Pungli. Selain dilema pungutan sampul rapor Rp 60 ribu yang dilakukan oleh SDN Wancimekar I, sekarang giliran abdnegara desa yang terendus melaksanakan pungutan liar pembuatan sertifikat kelahiran Rp 300 ribu.
Temuan itu terungkap ketika seorang warga Wancimekar yang mewanti-wanti namanya tidak disebut, mengungkapkan kepada Tim Saber Pungli bila di desanya kerap terjadi pungli pembuatan sertifikat kelahiran. Tidak menunggu lama, tim yang dikomandani Wakapolres Karawang eksklusif melaksanakan penelusuran. Hasilnya, selain bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut, saber pungli juga sudah mengantongi nama orang yang melaksanakan pungutan tersebut. "Kami sudah merespon temuan gres pembayaran pembuatan sertifikat kelahiran yang disampaikan warga. Oknum abdnegara desa sudah kami kantongi namanya, juga beberapa bukti," ungkap anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Karawang, Mutiara Pertiwi kepada Radar Karawang, Jumat (15/12) kemarin.
Ia melanjutkan, temuan gres tersebut akan segera ditindak lanjuti. Karena dalam pembuatan sertifikat kelahiran dilarang dipungut biaya, sebab sudah digratiskan oleh pemerintah. "Ini masih dalam penyelidikan," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Wancimekar Bowo menyampaikan, tidak ada pungutan pembuatan sertifikat kelahiran yang dipatok abdnegara desa. "Iya nanti bila memang ada abdnegara desa yang mematok pembayaran sertifikat kelahiran, nanti kami akan menegurnya. Karena pembuatan sertifikat tersebut memang gratis," terperinci Bowo.
Meski begitu, ia tidak menampik ada uang jasa yang diberikan warga bila meminta dukungan untuk mengurusi pembuatan sertifikat kelahiran. "Ada juga ongkos jasa yang mengurusi pelayanan dalam mengurusi pembuatan sertifikat kelahiran, itu juga seiklasnya warga sendiri. Kami tidak mematok harga, sebab di hukum desanya juga tidak ada," ucapnya.
Bingungnya, kata dia, ketika ada masyarakat yang menciptakan sertifikat kelahiran bahkan pembuatan KTP, tidak sedikit masyarakat sering menanyakan harga pembuatan tersebut. Padahal pihak desa tidak pernah mematok harga. "Kadang-kadang suka ada warga juga ketika mengurusi pembuatan sertifikat kelahiran ataupun KTP saja suka bilang, pak bayarnya berapa menciptakan KTP. Ya kami jawab sih terserah umumnya saja menyerupai yang sudah-sudah. Biasanya sih masyarakat suka ngasih Rp 20 ribu," katanya. (ian)
Sumber http://www.radar-karawang.com/

Disclaimer: Beberapa artikel di blog ini terkadang berisi informasi dari berbagai macam sumber. Hak cipta berupa gambar, teks, dan link sepenuhnya dimiliki oleh web tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami melalui contact menu.

Previous
Next Post »