Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban Part-3 - Khoerul WEB

Jumat, 14 September 2018

Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban Part-3

Soal penilaian akhir semester satu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kurikulum 2013 bagian ketiga, merupakan lanjutan Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban bagian kedua (soal nomor 11-20) dan untuk bagian ke-3 soal dimulai dari nomor 21.

21. Berikut yang tidak termasuk hukuman pokok, yaitu ….
a. mati
b. penjara
c. kurungan
d. denda
e. diasingkan
Jawaban: e. diasingkan
Pembahasan:
Hukuman pokok yaitu hukum yang terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.

22. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan ….
a. hukum lokal
b. hukum antarwaktu
c. ius constitutum
d. ius constituendum
e. hukum positif
Jawaban: d. ius constituendum
Pembahasan: ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

23. Berikut priciples of legality, kecuali ….
a. peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku
b. peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti
c. suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sistem lain.
d. tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi
e. peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan
Jawaban: a. peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku
Pembahasan:
Delapan asas yang dinamakan principles of legality antara lain sebagai berikut:
a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut karena jika itu terjadi, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya.
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi.
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

24. Peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang disebut hukum ….
a. privat
b. tata negara
c. publik
d. militer
e. kekayaan
Jawaban: e. kekayaan
Pembahasan:
Hukum kekayaan, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

25. Peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut hukum ….
a. privat
b. tata negara
c. publik
d. militer
e. kekayaan
Jawaban: a. privat
Pembahasan:
Hukum privat (hukum perdata), yaitu rangkaian perraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

26. Sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat yaitu sikap ….
a. objektif
b. subjektif
c. terbuka
d. tertutup
e. nasionalisme
Jawaban: c. terbuka
Pembahasan:
Sikap terbuka adalah sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

27. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut ….
a. pengacara
b. hakim
c. polisi
d. terdakwa
e. jaksa
Jawaban: d. terdakwa
Pembahasan: -

28. Dasar hukum Pengadilan Negeri meliputi ….
a. Kabupaten/ kota
b. desa/ kelurahan
c. provinsi
d. negara
e. seluruh Indonesia
Jawaban: a. Kabupaten/ kota
Pembahasan:
Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota.

29. Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan adalah jenis hukum ….
a. formal
b. material
c. pidana
d. perdata
e. peradilan tata usaha
Jawaban: a. formal
Pembahasan:
Hukum formal atau disebut dengan hukum proses atau hukum acara yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara nya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.

30. Sumber dasar hukum nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini termuat dalam …
a. Tap MPR Nomor I/ MPR/ 1999
b. Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999
c. Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000
d. Tap MPR Nomor IV/ MPR/ 2000
e. Tap MPR Nomor V/ MPR/ 2000
Jawaban: c. Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000
Pembahasan:
Dalam Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000 dikatakan bahwa sumber dasar hukum nasional adalah pancasila dan batang tubuh UUD 1945.

Lanjut ke soal nomor 31-50 => Contoh Soal UAS PKN Kelas XI Semester 1 K13 Beserta Jawaban Part-4
Comments


EmoticonEmoticon

close